RKT PT poleko Yubardin Diduga Tidak Ada 2024-2026 DPRD Halsel Dinilai Tutup Mata

 RKT PT Poleko Yubarson Diduga Tidak Ada 2024–2026, DPRD Halsel Dinilai Tutup Mata

https://sidikpolisinews.id

Kab. Halmahera Selatan, Obi, 25/02/2026 – Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Poleko Yubarson untuk periode 2024–2026 diduga tidak tersedia atau belum dipublikasikan secara transparan. Kondisi ini memicu sorotan publik terhadap aktivitas perusahaan tersebut di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa dokumen RKT yang seharusnya menjadi dasar operasional tahunan perusahaan belum dapat diakses, baik oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Padahal, RKT merupakan dokumen penting dalam tata kelola pertambangan yang memuat rencana produksi, pengelolaan lingkungan, serta kewajiban perusahaan terhadap daerah.

Aktivitas pertambangan tanpa kejelasan RKT dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif. Selain itu, transparansi dokumen tersebut menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas perusahaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat sekitar lingkar tambang.

Sorotan juga mengarah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam melakukan pengawasan. Sejumlah pihak menilai DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap investasi dan kegiatan pertambangan di daerah.

“DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan. Jika benar RKT belum ada atau belum disahkan, maka perlu ada klarifikasi resmi dari instansi teknis maupun perusahaan,” ujar Yusran Dais Jenlap aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Poleko Yubarson terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi juga disebut masih dilakukan kepada dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Publik berharap adanya keterbukaan informasi guna memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan daerah maupun masyarakat.

Kabiro Halmahera Selatan 

(Aqy)