Tokoh Aceh Tenggara soroti kegiatan Dinas yang Dinilai Tertutup dari publik

 Tokoh Aceh Tenggara Soroti Kegiatan Dinas yang Dinilai Tertutup dari Publik

Aceh Tenggara – Seorang tokoh masyarakat Aceh Tenggara menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik terkait berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Ia menilai banyak program dan kegiatan dinas berjalan tanpa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat Aceh Tenggara tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Selama ini banyak kegiatan dinas yang terkesan tertutup. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas program apa yang dijalankan, berapa besar anggarannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (11/2/2026).

Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan publik dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi publik sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menghindari potensi penyimpangan anggaran.

“Jangan sampai dinas bekerja seolah-olah di ruang tertutup. Anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat dan sudah seharusnya diketahui oleh publik. Transparansi adalah kunci pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta Bupati Aceh Tenggara agar memberikan penegasan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih terbuka dan responsif terhadap permintaan informasi, baik dari wartawan maupun masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.

“Kami berharap ke depan seluruh dinas di Aceh Tenggara dapat bekerja lebih profesional, terbuka, dan menjalin komunikasi yang sehat dengan media sebagai sarana kontrol dan penyampai informasi publik,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terkait sorotan tersebut. Kaperwil Aceh - Lamsin SKD