Skandal Dana BOS Rp 138 juta Terkuak,PLT kepala SMP Negeri perisai Bungkam dan Diduga Blokir Wartawan

 Skandal Dana BOS Rp138 Juta Terkuak, PLT Kepala SMP Negeri Perisai Bungkam dan Diduga Blokir Wartawan

Aceh Tenggara – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri Perisai menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah. Dugaan tersebut mencuat dari sejumlah kejanggalan dalam proses pencairan hingga penggunaan dana yang dinilai tidak transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana BOS diduga dicairkan tanpa sepengetahuan bendahara sekolah. Padahal, dalam mekanisme pengelolaan dana BOS, bendahara memiliki peran penting dan wajib dilibatkan dalam setiap proses administrasi dan pencairan anggaran.

Dari data yang diperoleh melalui tampilan rekening giro sekolah di Bank Aceh, tercatat saldo sebesar Rp138.620.000 atas nama SMP Negeri Perisai. Jumlah tersebut diduga merupakan bagian dari dana BOS yang menjadi objek persoalan.

Tidak hanya itu, muncul pula dugaan adanya peniruan tanda tangan pihak terkait guna memuluskan proses pencairan dana di pihak perbankan. Jika benar terjadi, hal ini tentu menjadi pelanggaran serius baik secara administratif maupun hukum.

Selain itu, penggunaan dana BOS juga dinilai tidak transparan. Sejumlah pihak internal sekolah mengaku tidak pernah menerima laporan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut. Bahkan, dokumen pertanggungjawaban seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

Dugaan lainnya, penggunaan dana tersebut tidak mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun sebelumnya. Kondisi ini semakin memperkuat kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional sekolah.

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh wartawan kepada pihak PLT Kepala SMP Negeri Perisai melalui aplikasi WhatsApp. Namun, nomor wartawan justru diduga diblokir, sehingga yang bersangkutan belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.

Menanggapi hal ini, sejumlah pihak meminta agar instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan klarifikasi dan audit terhadap pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Perisai. Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLT Kepala SMP Negeri Perisai belum memberikan keterangan resmi. Jika tidak segera ada penjelasan, maka persoalan ini berpotensi dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (TIM)