Di Tengah Kampanye program ketahanan pangan ,petani Obi Justru Dihantam Banjir dan Minim perhatian pemerintah Daerah Maupun pusat

 Di Tengah Kampanye Program Ketahanan Pangan, Petani Obi Justru Dihantam Banjir dan Minim Perhatian Pemerintah Daerah Maupun Pusat

Sidik polisi news kabupaten Halmahera selatan kecamatan Obi, Minggu 10 Mei 2026 — Curah hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah pertanian di Pulau Obi dan menyebabkan banjir di area persawahan milik masyarakat. Sedikitnya sekitar 30 hektar lahan sawah yang dikelola kelompok petani di Obi terdampak banjir, dengan kurang lebih 50 persen area persawahan terendam air. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi aktivitas pertanian masyarakat, khususnya kelompok petani sawah yang selama ini berupaya menjaga produksi pangan lokal di tengah berbagai keterbatasan.

Banjir kali ini dinilai lebih merugikan karena sebagian besar lahan yang terdampak baru saja ditebari bibit padi untuk musim tanam tahun ini. Air yang meluap ke area persawahan mengakibatkan banyak bibit rusak dan terancam gagal tumbuh. Para petani mengaku khawatir kerugian yang dialami akan berdampak pada menurunnya produksi pangan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Ketua Kelompok Tani Milenial Obi, Ruslan Kasman, menyampaikan keluhannya terkait kondisi tersebut. Ia mengatakan bahwa banjir yang terjadi hampir setiap tahun telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pertanian masyarakat di Obi.

“Bibit padi yang baru ditebar sebagian besar sudah terendam banjir. Ini bukan hanya soal kerusakan hari ini, tetapi soal masa depan produksi pangan petani. Kami bekerja dengan penuh keterbatasan, tetapi ketika banjir datang, semua usaha petani seakan hilang begitu saja,” ujar Ruslan.

Menurutnya, para petani selama ini tetap bertahan mengelola sawah meskipun menghadapi minimnya dukungan fasilitas pertanian. Namun persoalan banjir yang terus berulang membuat semangat petani mulai menurun karena mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan maupun perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ruslan juga menilai bahwa persoalan banjir di wilayah pertanian Obi bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan sudah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah nyata dan kebijakan jangka panjang dari pemerintah. Ia berharap pemerintah tidak hanya datang melakukan pendataan saat banjir terjadi, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret untuk menyelamatkan lahan pertanian masyarakat.

Persoalan banjir yang terus berulang memang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Petani membutuhkan solusi nyata agar lahan sawah tidak terus-menerus terdampak banjir yang merusak tanaman dan menghambat proses produksi pertanian. Salah satu harapan besar masyarakat selama ini adalah pembangunan bendungan dan jaringan irigasi primer yang dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas pertanian sawah di Obi.

Sejak tahun 2023 hingga 2026, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara diketahui telah menyampaikan rencana pembangunan bendungan serta irigasi primer untuk mendukung pengelolaan pertanian di wilayah Obi. Bahkan proyek tersebut disebut telah masuk dalam rencana pemerintah dan telah ditetapkan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian daerah. Namun hingga saat ini, realisasi pembangunan tersebut belum juga terlihat di lapangan.

Akibat lambatnya realisasi proyek tersebut, para petani masih terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim hujan tanpa adanya perlindungan infrastruktur pertanian yang memadai. Saluran air yang belum tertata dengan baik membuat debit air meluap langsung ke area persawahan masyarakat.

Ketua Kelompok Tani Batu Putih, Anwar, turut mengkritik lambatnya realisasi pembangunan irigasi yang selama ini dijanjikan pemerintah. Ia menilai pemerintah terlalu lama membiarkan petani menghadapi ancaman banjir tanpa tindakan nyata.

“Pembangunan irigasi ini bukan baru direncanakan kemarin. Sudah beberapa tahun disampaikan dan bahkan sudah ditetapkan pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi yang jelas. Sementara petani terus mengalami kerugian setiap tahun akibat banjir,” tegas Anwar.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor pertanian seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah apabila benar-benar serius menjalankan program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah terus berbicara tentang peningkatan produksi pangan jika persoalan dasar seperti irigasi dan perlindungan lahan pertanian saja belum mampu diselesaikan.

Ketahanan pangan sendiri merupakan program nasional yang terus didorong pemerintah pusat. Namun kenyataannya, kurang lebih tiga kelompok petani sawah di Obi hingga kini belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Masyarakat di daerah terpencil seakan dianaktirikan. Program ketahanan pangan yang digaungkan kementerian terkait justru belum dirasakan secara nyata oleh para petani di lapangan. Petani yang setiap hari bekerja menjaga ketersediaan pangan lokal masih harus berhadapan dengan minimnya alat pertanian modern, keterlambatan bantuan pupuk, serta distribusi bibit yang sering tidak tepat waktu.

Petani sawah yang seharusnya mendapatkan dukungan pertanian yang layak, sampai hari ini justru sering dijadikan bagian dari laporan administratif yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah mengejar target produksi pangan, tetapi tidak diikuti dengan dukungan nyata yang benar-benar dibutuhkan petani.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya perhatian terhadap sektor pertanian rakyat. Petani dipaksa bekerja menopang kebutuhan pangan daerah, tetapi tidak diberikan fasilitas dan perlindungan yang layak untuk berkembang. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Di tengah persoalan banjir yang terus terjadi, masyarakat Obi juga mulai menyoroti aktivitas eksploitasi lingkungan yang dinilai dapat memperparah risiko bencana di wilayah pertanian. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah aktivitas PT. Poleko Yubarson yang beroperasi di wilayah sekitar kawasan hutan dan daerah aliran sungai.

Masyarakat khawatir aktivitas eksploitasi yang dilakukan tanpa pengawasan ketat berpotensi mengulang kembali kejadian kelam banjir bandang yang pernah melanda Obi pada tahun 2016. Peristiwa banjir bandang tersebut masih membekas di ingatan masyarakat karena menyebabkan kerusakan lingkungan, terganggunya aktivitas warga, serta berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat.

Para petani menilai bahwa pembukaan lahan dan aktivitas pengelolaan hutan yang tidak terkendali dapat mempercepat kerusakan daerah resapan air dan meningkatkan sedimentasi sungai. Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, air tidak lagi tertahan dengan baik di kawasan hutan sehingga langsung meluap ke wilayah pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Seluruh kelompok petani di Obi meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk lebih serius mengawasi aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayah lima desa yang selama ini dinilai rentan terhadap dampak lingkungan. Masyarakat meminta agar pemerintah membatasi seluruh aktivitas eksploitasi yang berpotensi merusak kawasan hutan, sungai, maupun daerah resapan air demi menjaga keselamatan pertanian masyarakat.

Menurut para petani, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan sektor pertanian lokal. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada investasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat desa.

“Jangan sampai kejadian banjir bandang tahun 2016 kembali terulang hanya karena lemahnya pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi lingkungan. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil dan para petani,” ungkap salah satu petani sawah di Obi.

Masyarakat juga meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan yang berada di sekitar kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Langkah pencegahan dinilai jauh lebih penting dibanding menunggu bencana kembali terjadi.

Selain itu, petani berharap proyek pembangunan irigasi dan bendungan yang selama ini telah direncanakan dapat segera direalisasikan tanpa terus tertunda. Infrastruktur pertanian tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan lahan sawah masyarakat dari ancaman banjir tahunan.

Petani di Obi pada dasarnya tidak meminta hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin mendapatkan perlindungan, dukungan fasilitas pertanian yang layak, serta kepastian bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat desa.

Sudah saatnya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani lokal. Ketahanan pangan tidak cukup hanya menjadi slogan atau program administratif semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, perlindungan lingkungan, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas eksploitasi yang berpotensi merusak kawasan penyangga kehidupan masyarakat.

Masyarakat berharap pemerintah memiliki perhatian penuh terhadap pembangunan ketahanan pangan lokal sehingga daerah tidak terus bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kehadiran pemerintah secara nyata sangat dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan masa depan pertanian Obi tetap bertahan di tengah ancaman banjir dan eksploitasi alam yang semakin mengkhawatirkan.

Wakabiro Ances