.png)
Kolono - Konawe Selatan - sidikpolisinews. Sebuah Forum Diskusi Masyarakat Kolono digelar di Balai Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Minggu (30/8/2026)* Forum yang digagas Aliansi Masyarakat Peduli Kolono (AMPK) ini dihadiri tujuh kepala desa yang berada di kawasan terdampak rencana pembukaan tambang nikel, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan dan LP-KPK Komnas Direktorat Perhutani.
Agenda utama forum adalah membahas rencana operasi tambang nikel PT EUP) serta dampaknya terhadap lingkungan, sosial-budaya, ekonomi dan aspek hukum.
Kepala Bagian Investigasi dan Penegakan Hukum Direktorat Perhutani Komnas LP-KPK, Soni Maarisit, memaparkan kajian berjudul “Kajian Penolakan Rencana Operasi Tambang Nikel PT EUP di Teluk Kolono.” Kajian tersebut mencatat WIUP PT EUP seluas sekitar 1.500 hektare dan menyoroti potensi dampak kumulatif apabila sejumlah konsesi pertambangan di sekitar Teluk Kolono beroperasi secara bersamaan.
“Persoalan Kolono tidak boleh dilihat hanya dari satu perusahaan. Kita harus melihat keseluruhan ekosistem Teluk Kolono. Karena itu, dampak kumulatif harus dikaji secara menyeluruh melalui KLHS Kumulatif,” ujar Soni
Soni menegaskan, kajian LP-KPK bukan ditujukan untuk menyerang pihak tertentu, tetapi sebagai bahan bagi masyarakat dan pemerintah untuk menguji aspek perizinan, tata ruang, lingkungan serta kepentingan masyarakat berdasarkan data dan ketentuan hukum.
Sementara itu, Kepala Desa Andinete, Yamin, menyambut baik pelaksanaan forum diskusi tersebut. Ia berharap masyarakat mendapatkan informasi yang terbuka dan lengkap sebelum mengambil sikap terhadap rencana pertambangan.
“Kami berharap persoalan ini dibicarakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Kepentingan warga serta kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan,” kata Yamin.
Dalam forum tersebut, dokumen kajian LP-KPK diserahkan kepada Ketua AMPK, Supriadi, dan Kepala Desa Andinete, Yamin, sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut masyarakat.
Ketua AMPK, Supriadi, mengatakan forum tersebut merupakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan secara terbuka.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus memahami persoalan berdasarkan data dan bersama-sama menentukan arah masa depan Kolono. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Supriadi.
Forum diskusi ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan dialog yang lebih luas dan besar dan kajian secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, pemerhati lingkungan serta pihak terkait lainnya.
Kontributor: sonima
Social Footer