OPINI — Sejak Pemilu 2024 hingga Agustus 2026, tercatat lebih dari 10 ribu peristiwa demonstrasi di Indonesia berdasarkan data agregat ACLED. Angka ini menjadi alarm penting bagi demokrasi, meskipun tidak seluruh aksi ditujukan kepada DPR.
Menurut Dr. Ir. Hendri, ST., MT., Wartawan Utama dan Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya jalan agar aspirasi rakyat didengar.
“Parlemen seharusnya menjadi tempat rakyat menyampaikan persoalan, kemudian aspirasi tersebut dipertimbangkan dan dijelaskan tindak lanjutnya. Ketika saluran itu tidak dipercaya, jalan raya akhirnya menjadi ruang penyampaian aspirasi,” demikian gagasan utama dalam opininya.
Dr. Hendri menilai DPR perlu memperkuat partisipasi publik yang bermakna, transparansi legislasi, tindak lanjut hasil reses, serta mekanisme pengaduan dan aspirasi masyarakat.
Pesan utamanya:
> Rakyat tidak turun ke jalan karena membenci demokrasi. Mereka turun ke jalan karena ingin demokrasi bekerja.
Baca selengkapnya di: voicewords.pers.co.id / pers.co.id
Redaksi Voice Words
Akurat • Berimbang • Terpercaya.
Sumber: Dr. Ir. Hendri, ST., MT. — Wartawan Utama, Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI).



Social Footer