Diduga Langgar SOP Keamanan Pangan, Kepala SPPG Kampung Melayu Dilaporkan Merokok di Ruang Produksi

 

ACEH TENGGARA — Pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Tenggara kembali mendapat sorotan. Kali ini, dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan dilaporkan terjadi di SPPG Kampung Melayu, Kecamatan Babussalam.

Dugaan tersebut berkaitan dengan perilaku Kepala SPPG Kampung Melayu, Mustapa Kamal, yang disebut terlihat merokok di dalam ruang produksi saat jam kerja.

Aktivitas merokok di area produksi makanan dinilai perlu mendapat perhatian serius karena ruang tersebut merupakan area yang berkaitan langsung dengan proses pengolahan makanan bagi para penerima manfaat.

Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan itu berpotensi bertentangan dengan prinsip higiene, sanitasi, dan keselamatan kerja yang seharusnya diterapkan secara ketat di lingkungan dapur SPPG.

Selain berpotensi menimbulkan persoalan kebersihan dan keamanan pangan, aktivitas merokok di area produksi juga dapat meningkatkan risiko keselamatan karena dapur SPPG terdapat peralatan memasak berbahan bakar gas serta material yang berpotensi mudah terbakar.

Atas dugaan tersebut, pihak terkait diminta tidak mengabaikan laporan dan segera melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan.

Kepala Donald Aceh Semut juga diminta menindaklanjuti laporan tersebut dengan memerintahkan KAREK Aceh turun langsung ke SPPG Kampung Melayu guna melakukan pemeriksaan, klarifikasi, pembinaan, serta evaluasi terhadap penerapan SOP di lokasi tersebut.

Pemeriksaan langsung dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada laporan atau informasi sepihak. Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran, pihak yang berwenang diharapkan memberikan tindakan atau pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga berharap seluruh pengelola SPPG di Aceh Tenggara benar-benar menjalankan standar keamanan pangan secara konsisten. Sebab, program tersebut menyangkut makanan yang dikonsumsi masyarakat dan penerima manfaat sehingga aspek kebersihan, keamanan pangan, serta keselamatan kerja tidak semestinya dianggap sebagai persoalan ringan.

Hingga laporan ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung dari pihak berwenang untuk memastikan fakta sebenarnya serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran SOP.