Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (PPPA)Republik Indonesia dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kantor Camat koto Tangah

 PADANG, MATA-AKTIVIS.COM. – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia meresmikan aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA yang dilaksanakan di Kantor Camat Koto Tangah.(16/10/2026)

Aktivasi Pos SAPA tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat, khususnya dalam memastikan keberlanjutan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang terdampak bencana.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan bahwa keberadaan Pos SAPA menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses layanan perlindungan kepada masyarakat, terutama setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

Menurutnya, penanganan persoalan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” ujar Boby.

Ia menjelaskan, sebanyak delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah mengikuti pembekalan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Boby juga berpesan agar para calon petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan empati, serta memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan hunian sementara.

“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” tambahnya.

Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menyampaikan bahwa aktivasi Pos SAPA merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan perempuan dan anak, khususnya yang tinggal di hunian sementara, tetap memperoleh layanan dan perlindungan yang memadai.

“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” ungkap Dianawati.

Ia menambahkan, pelaksanaan bimtek menjadi tahapan penting sebelum para calon petugas mulai memberikan layanan. Melalui kegiatan tersebut, para petugas diharapkan memahami prosedur pelayanan dan mampu memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak terdampak bencana.

“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” jelasnya.

Melalui aktivasi Pos SAPA dan pelaksanaan bimtek ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan layanan perlindungan yang mudah dijangkau.

Keberadaan Pos SAPA di Huntara Lubuk Buaya diharapkan dapat menjadi ruang layanan yang aman dan responsif bagi perempuan dan anak, sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Kota Padang.

(Fh. Mata-aktivis.com)